GELORA.CO - Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan membuat masyarakat sadar akan hak mereka lantaran banyaknya komentar negatif atas wacana pemerintah tersebut di tengah pandemik Covid-19 ini.
LP3ES melakukan penelitian dengan menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit.
Hasilnya, dari sisi narasi muncul beberapa pertanyaan utama masyarakat yang berkisar pada persoalan mengenai inkonsistensi yang terjadi karena sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan, “timing” kenaikan tarif yang beriringan dengan pandemi dan dan Kekecewaan publik yang mengharapkan Jokowi untuk tidak mengambil kebijakan seperti ini.
Kemudian dari sisi tagar, tagar yang paling banyak digunakan adalah yang bernada menyerang pemerintah seperti: “Istana Mesin Kapitalis”, “Membebani Rakyat”, “Merakyat Tapi Boong”, “Rezim Paranoid”, “Jokowinomics” dan sebagainya.
Terakhir, dari sisi aktor yang terlibat dalam percakapan ini cukup beragam dari mulai kubu oposisi, masyarakat sipil dan kubu pro pemerintah, beberapa yang paling berpengaruh dan mendapat banyak retweet adalah: media daring, @tengkudzul, @dandhywilaksono, @tsembiring, @aminrais, @prastowo, @teddygusnaidi di mana semuanya adalah akun organik karena sangat sedikitditemukan akun robot yang terlibat dalam perdebatan.
“Secara kesuluruhan dapat disimpulkan bahwa publik melihat jaminan kesehatan sebagai satu hal yang penting untuk mereka, sehingga topik kenaikan tarif BPJS ini tetap mendapat perhatian selama berminggu-minggu bahkan selama satu bulanterakhir. Ini penting dicatat mengingat tidak semua isu publik mendapat perhatian dalam rentang yang begitu lama,” ujar Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto dalam siaran persnya, Minggu (31/5).
Dalam catatan LP3ES dan Drone Emprit menemukan bahwa tiap isu rata-rata menjadi perbincangan selama 1 minggu bahkan ada yanghanya beberapa hari saja.
“Dari perspektif kewarganegaraan, sebenarnya ini merupakan pertanda positif tentang semakin menguatnya kesadaran publik terkait hak-hak mereka yang merupakan satu pertanda dari adanya satu civic values yang yang penting bagi pematangan demokrasi,” paparnya.
LP3ES mengatakan, adanya sikap kritis masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengamanatkan, melindungi setiap tumpah darah Indonesia dan penghidupan yang layak bagi setiap warga adalah di antara tujuan didirikannya republik ini.
“Jika pemerintah dapat mengelola isu ini dengan baik danmeresponnya dengan kebijakan yang tepat, maka ia bisa menjadi satu catatanprestasi yang dikenang oleh sejarah dan bermakna untuk mendorongterwujudnya demokrasi substantif yang ditandai dengan telah terpenuhinya hakasasi warga negara,” tutupnya.(rmol)