GELORA.CO - Kubu Moeldoko berniat mencalonkan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI Jakarta.
Kepala Bamkostra PD, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal itu tidak perlu ditanggapi, karena kubu Moeldoko bukan siapa-siapa yang berhubungan dengan Demokrat.
"Tidak ada yang perlu ditanggapi dari statemen gerombolan ini, karena mereka bukan siapa-siapa dan tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat," ujar Herzaky dalam saat dihubungi, Sabtu (3/4/2021).
Herzaky menegaskan apabila kubu Moeldoko terus menggunakan atribut Partai Demokrat, maka akan berhubungan dengan tim kuasa hukum partai. Sebab, kata dia, kubu Moeldoko tidak memiliki hak dalam menggunakan atribut partai berlambang mercy itu.
"Jika mereka masih terus menggunakan nama dan atribut Partai Demokrat, padahal mereka sama sekali tidak punya hak, nanti urusannya dengan tim hukum kami," ucapnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan konsolidasi internal. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas dan soliditas para kader.
"Partai Demokrat saat ini sedang fokus konsolidasi internal, dengan kader-kader yang terbukti loyalitas, soliditas, kekompakan, dan militansinya. Dengan demikian, kami bisa segera kembali mengoptimalkan kerja-kerja politik kami membantu rakyat terdampak pandemi seperti yang sudah kami lakukan selama setahun terakhir bersama kepemimpinan Ketum AHY," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sumlah pihak yang pro terhadap Moeldoko berniat mengusulkan AHY maju Pilgub DKI Jakarta untuk kedua kalinya. AHY pernah menjadi cagub DKI Jakarta 2017.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Jubir PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).
Rahmad menilai AHY harus diuji elektabilitasnya. Terutama, kata Rahmad, untuk mengalahkan petahana Anies Baswedan.
"Perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.
Pihak yang pro terhadap Moeldoko ini mengklaim ada dua kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Namun, Rahmad meyakini dua kepemimpinan itu akan bersatu usai ada penetapan dari Mahkamah Agung (MA).
"Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat, orientasinya bukan kekuasaan. Orientasi Pak Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024," ucap Rahmad.
"Saat ini ada dua DPP Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko telah memutuskan untuk melanjutkan proses ini ke pengadilan. Partai Demokrat akan jadi satu apabila nanti sudah ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung," imbuhnya.(dtk)