GELORA.CO - Kasus korupsi di Asuransi Jiwasraya yang tercatat telah merugikan keuangan negara Rp 16 triliun lebih kini dipetisikan dalam petisi daring change.org ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Petisi dimuat Jumat (2/4) oleh Keadilan Indonesia berjudul 'Pak Jokowi, 124 Emiten di Jiwasraya Itu Jangan Lolos Lagi di Mahkamah Agung'. Tak hanya kepada presiden, petisi tersebut juga ditujukan kepada Mahkamah Agung, pimpinan DPR RI, OJK, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Ombudsman RI, Kementerian BUMN, KSP, Komisi Yudisial, dan BPK.
Dari surat terbuka itu, disebutkan ada 124 emiten atau pemilik saham yang tercatat bertengger di portofolio investasi Jiwasraya, namun tak semuanya digubris oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Petisi untuk Jokowi tersebut meminta agar MA mempertimbangkan semua 124 emiten ikut dicermati. Sebab hingga kini, baru ada beberapa emiten yang telah divonis bersalah, yakni PT Hanson International milik Benny Tjkro dan PT Trada Alam Minera Tbk milik Heru Hidayat.
Hingga Minggu (4/4), pukul 00.20 WIB, petisi ini telah ditandatangani sebanyak 405 orang. Berikut isi lengkap petisi ke Jokowi:
Assalamualaikum, Pak Presiden Tercinta, Joko Widodo atau rakyat Indonesia mengenal bapak dengan panggilan Jokowi.
Selamat pagi, siang, atau sore, saat bapak Presiden yang sangat dicintai rakyat Indonesia membaca goretan surat ini. Tentu saja, dengan segala hormat kepada bapak dalam surat ini.
Pak Jokowi, sebagai Presiden yang konstitusional pasti bapak sudah sangat mendengar; bahkan pasti sering, tentang skandal Jiwasraya.
Iya, betul, kasus korporasi pelat merah yang merugikan keuangan negara sampai Rp 16 triluin lebih. Pasti perkaranya sangat mengganggu pekerjaan Pak Jokowi dalam pemerintahan.
Gara-gara ulah empat terdakwa mantan Direksi Jiwasraya dan dua pengusaha swasta, Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokro, serta Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.
Yang secara syah semunya telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor dan diperkuat di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebab secara syah juga dinyatakan majelis hakim terbukti 'menggarong' uang kami, rakyat Indonesia, sebesar Rp 16 triliun lebih!
Rakyat Indonesia merasa miris, Pak Jokowi. Uang rakyat selalu jadi bancakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, Pak Jokowi.
Hati dan jiwa rakyat Indonesia bertambah pilu, Pak Jokowi. Dan Pak Presiden yang kami cintai harus mengetahui ini, karena demi kebaikan bapak juga dan tegaknya keadilan yang bapak selalu kumandangkan.
Ternyata, Pak Jokowi, bukan hanya dua emiten (pemilik saham) yang ada dalam portofolio Jiwasraya. Yang kedua pemiliknya, Benny dan Heru, sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
Tapi, Pak: faktanya ada 124 emiten seluruhnya di portofolio Jiwasraya. Yang selama ini dibongkar hanya dua emiten tadi, lalu ke mana sisa 122 emiten lainnya, Pak?
Apa bapak ingin diam saja, tidak menggubris fakta ini semua? Apa Pak Jokowi ingin keadilan hanya ditegakkan setengah-setengah? Ada 122 emiten lainnya diabaikan begitu saja. Di mana uang rakyat telah dicolong Rp 16 triliun lebih, namun kenyataannya tidak semua emiten diaudit saat proses hukum.
Apa adil begitu, Pak Jokowi? Padahal ada nama-nama besar lain dari emiten-emiten tersebut. Ada yang milik BUMN bahkan sampai punyanya pengusaha kesohor, Grup Bakrie.
Pak Jokowi, saat ini perkara Jiwasraya sudah di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Apa bakal lagi kejadian pengulangan kesalahan oleh pengadilan dan majelis hakim sebelumnya yang acuh dalam putusannya untuk memeriksa seluruh 124 emiten?
Pak, Hakim Agung di MA sangat kami percaya bisa bertindak adil. Kami yakin mereka memikirkan nasib rakyat Indonesia yang ingin keadilan terwujud. Hakim Agung itu tertinggi dalam hirarki peradilan. Kejahatan kerugian uang negara jangan diungkap separuh saja.
Pak Presiden, ini bukan uang receh yang digarong di Jiwasraya. Banyak rakyat menangis akibat uang hasil jerih payah kerjanya yang ditanam di Jiwasraya nyatanya jadi ajang bancakan.
Kami ingin semua emiten diperikan ke-124 pemilik saham, yang jelas tercatat di portofolio Jiwasraya, Pak Jokowi. Kami ingin majelis hakin MA menyadari ini bahwa ada yang tidak adil dari proses audit emiten di Jiwasraya...
Kami ingin proses hukum tidak salah arah, Pak Jokowi. Kami ingin pemerintahan bapak selalu terjaga di atas kebenaran.
Salam cinta untuk bapak Presiden Jokowi dari kami yang ingin penggarong uang negara dari Jiwasraya diungkap sebenarnya.(RMOL)