GELORA.CO - Ahli hukum tata negara Refly Harun mengklaim Menkopolhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD menjadi kartu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi BTS.
Selain itu, Refly Harun menduga ada orang di belakang Jokowi yang berkaitan dengan korupsi BTS, namun yang menjadi garda terdepan memang presiden dan Mahfud MD.
"Pak Mahfud ini sepertinya menjadi kartunya Jokowi, jadi kalau kita lihatnya Jokowi, kemudian mungkin ada orang di belakang Jokowi," ungkapnya.
Kemudian Refly Harun mulai menyebut bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyelidiki korupsi BTS sangat menarik, karena dipresepsikan dekat dengan the rulling party atau partai penguasa, yang tak lain adalah PDIP.
"Tapi menarik Kejagung ini, Kejagung dipresepsi dekat dengan the rulling party karena adeknya tokoh dari the rulling party," ujarnya dikutip WE NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Rabu (24/5).
Namun dalam kasus BTS yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate, Kejagung sepertinya bekerja untuk istana, dan tidak mengarah pada PDIP.
"Tapi dalam kasus BTS ini, dia kok kayaknya bekerja untuk istana, itu yang benar sebetulnya, karena dia kan anak buah presiden," ungkapnya.
"Tapi orang kan sudah biasa menganalisisi berdasarkan relasi politik yang ada, misalnya dianggap kalo Kapolri nah itu orangnya istana, tapi kalau dia Kejagung ah itu orangnya the rulling party," tandasnya.
Sumber: newsworthy